BKN Regional III Gelar Rakor Kepegawaian 2025 di Cimahi: Perkuat Sinergi Percepatan Digitalisasi dan Manajemen Talenta ASN

Kota Cimahi – temporatur.com

Dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi dan membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian Wilayah Kerja Tahun 2025 di Gedung Techno Park Kota Cimahi, Kamis (9/10/2025).

Mengusung tema “Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Transformasi Digitalisasi Manajemen ASN”, kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah se-Jawa Barat dan Banten.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Regional III BKN Jawa Barat, Wahyu, S.Kom., M.A.P., yang menegaskan pentingnya langkah kolaboratif lintas instansi untuk memastikan sistem kepegawaian nasional mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Bacaan Lainnya

KDM : Penyimpanan Kas Daerah dalam Bentuk Giro Tepat!Menguatkan Fondasi Rumah Tangga, KUA Tamanan Dorong Gerakan “Keluarga Maslahat Tangguh”.Menko Zulkipli Hasan : 200 Triliun Dukungan Finansial untuk Koperasi Desa dan Kelurahan

“Manajemen talenta ASN adalah kunci untuk menciptakan aparatur yang kompeten dan memiliki arah karier yang jelas. Digitalisasi sistem kepegawaian menjadi fondasi dalam membangun pelayanan publik yang cepat, akurat, dan akuntabel,” ujar Wahyu.

Ia juga menambahkan, BKN saat ini tengah mendorong integrasi sistem kepegawaian berbasis data tunggal ASN secara nasional.

“Melalui Rakor ini, kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat melaksanakan transformasi digital secara konsisten agar tidak ada lagi kesenjangan kualitas SDM aparatur antarwilayah,” tambahnya.

Cimahi Jadi Tuan Rumah Rakor Strategis ASN

Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P., menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan BKN menjadikan Cimahi sebagai tuan rumah kegiatan berskala besar tersebut.

“Kami merasa bangga dan terhormat karena Cimahi, yang merupakan kota kecil dengan wilayah terbatas, dapat dipercaya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan besar yang dihadiri para pejabat tinggi dan perwakilan dari berbagai instansi,” ujar Ngatiyana.

Ngatiyana menjelaskan, meski Cimahi hanya memiliki 15 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 600 ribu jiwa, kota ini terus berkomitmen menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“Langkah strategis BKN sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang kami jalankan, yakni menciptakan aparatur yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” tambahnya.

Hasil dan Rekomendasi Rakor

Rakor Kepegawaian 2025 ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi arah kebijakan bersama antara BKN dan pemerintah daerah, antara lain:

Percepatan integrasi data ASN nasional untuk mendukung kebijakan berbasis data tunggal.

Penguatan manajemen talenta ASN berbasis kompetensi dan hasil kerja.

Digitalisasi penuh layanan kepegawaian dari rekrutmen hingga pengembangan karier.

Peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan dan pembinaan terpadu.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Cimahi juga berkomitmen meningkatkan kompetensi ASN lewat program pelatihan dan inovasi berbasis teknologi informasi.

“Insya Allah, pada tahun-tahun mendatang Cimahi akan mampu menerapkan sistem manajemen ASN berbasis digital secara optimal sebagaimana arah kebijakan nasional,” ungkap Ngatiyana optimis.

Komitmen Bersama untuk ASN Berintegritas dan Adaptif

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama penerapan transformasi digital ASN oleh seluruh peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada perubahan budaya kerja aparatur.

“Transformasi bukan sekadar soal sistem digital, tapi juga perubahan mentalitas aparatur agar bekerja dengan profesionalisme dan integritas tinggi,” tegasnya.

Forum Rakor Kepegawaian ini menjadi bukti nyata bahwa semangat digitalisasi dan manajemen talenta ASN terus digelorakan oleh BKN bersama pemerintah daerah, guna mewujudkan birokrasi modern yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Andi Setiawan

Post Views: 14