Dampak Positif Kebijakan WFH Tiap Jumat Mulai Terasa, Pemkot Cimahi: Hemat Tagihan Listrik

REALITA PUBLIK,- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mulai merasakan dampak positif dari kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang diberlakukan setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain mengurangi kemacetan, kebijakan ini diklaim mampu menghemat konsumsi energi, khususnya listrik di lingkungan perkantoran pemerintahan.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum pada Setda Kota Cimahi, Mochammad Ronny, menyatakan bahwa penurunan penggunaan energi sudah mulai terlihat signifikan pada sektor kelistrikan.

"Tentunya dengan adanya WFH setiap hari Jumat ini, penggunaan energi akan mengalami penurunan. Untuk pemakaian listrik, dampaknya sudah kelihatan," ujar Ronny, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, tagihan listrik Pemkot Cimahi menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam tiga bulan terakhir. Pada Januari 2026, tagihan listrik masih berada di angka Rp100 juta lebih. Angka tersebut berhasil ditekan menjadi Rp84 juta pada Maret dan kembali turun menjadi Rp74 juta pada April.

recommended by

BTC Income

Cimahi: Wanita Muda Ungkap Cara Hasilkan Lebih dari Rp24 Juta

Pelajari lebih

Penurunan ini merupakan hasil dari kebijakan penghematan ketat yang sudah dijalankan sejak tahun 2025 sebagai respons terhadap efisiensi anggaran. Beberapa langkah yang diterapkan antara lain memastikan seluruh perangkat elektronik seperti lampu, komputer, dan pendingin ruangan (AC) benar-benar dimatikan setelah jam kerja berakhir.

Ronny menambahkan, dengan diberlakukannya WFH di hari Jumat, penggunaan komputer dan perangkat kantor lainnya otomatis berkurang, sehingga tagihan listrik diproyeksikan akan semakin rendah di bulan-bulan mendatang.

Pantauan Penggunaan BBM dan Pengawasan Ketat

Sementara untuk penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemkot Cimahi mengaku belum dapat merilis data pasti karena kebijakan WFH Jumat baru berjalan efektif pekan lalu. Namun, pihaknya optimistis akan ada pengurangan signifikan dari mobilitas kendaraan dinas.

"Untuk BBM belum dihitung secara detail karena WFH-nya baru dimulai Jumat kemarin. Nanti akan kita hitung dampaknya," jelas Ronny.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Cimahi meminta seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan, kelurahan, serta Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk rutin melaporkan penggunaan energi mereka.

Tidak hanya itu, pengawasan internal juga akan diperketat untuk mengantisipasi pemborosan listrik di luar jam operasional. Ronny menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan rutin.

"Kami akan monitor. Kalau ada lampu yang masih menyala padahal sudah tidak ada kegiatan, akan kami tegur melalui pimpinan unit masing-masing. Tentu pengecualian bagi pegawai yang sedang bertugas lembur," tegasnya.

Dengan adanya penghematan ini, Pemkot Cimahi berharap anggaran yang semula dialokasikan untuk biaya operasional kantor dapat dialihkan untuk program-program prioritas yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Cimahi. (Dije)