Sebanyak 128 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi bergabung dalam sistem birokrasi Pemerintah Kota Cimahi. Surat Keputusan (SK) pengangkatan formasi tahun 2024 diserahkan langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam sebuah seremoni di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi, Selasa, 3 Juni 2025.
Namun, seremoni itu bukan sekadar prosesi administratif. Dalam pidatonya, Ngatiyana menyisipkan pesan keras, menjadi aparatur negara bukan hanya perkara menggenggam SK, tapi soal dedikasi, profesionalisme, dan kemampuan menjawab ekspektasi publik yang terus meningkat.
"Saudara sekalian adalah orang-orang terpilih. Jangan hanya bisa kerja keras, tapi juga harus kerja cerdas dan penuh kreativitas," tegas Ngatiyana di hadapan para CPNS.
Pesan itu bukan tanpa alasan. Ia menyadari dan sadar betul bahwa tantangan birokrasi saat ini tak lagi sama dengan satu dekade lalu.
"Di tengah tekanan publik yang kian kuat lewat media sosial dan tingginya tuntutan akan pelayanan publik yang cepat serta akuntabel, ASN dituntut lebih dari sekadar menjalankan rutinitas," katanya.
Diingatkan Ngatiyana, status sebagai CPNS bukanlah tiket menuju zona nyaman, melainkan tanggung jawab besar untuk menjadi pelayan masyarakat sejati. Terutama di tengah atmosfer digital yang membuat gerak-gerik aparatur negara semakin transparan.
"Masyarakat semakin kritis, apalagi di media sosial. Maka ASN harus jadi pelayan yang cepat, kreatif, santun, dan bertanggung jawab," imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap budaya kerja birokrasi yang menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, dan integritas.
"Para CPNS saya minta menyesuaikan diri secepat mungkin, dan menjauh dari mental pegawai yang menunggu perintah," ujarnya.
Di sisi lain, pengangkatan ratusan CPNS tentu bukan tanpa konsekuensi fiskal. Dalam konteks efisiensi anggaran yang belakangan kerap jadi sorotan, publik patut mengawal bagaimana para CPNS ini akan benar-benar membawa dampak nyata terhadap pelayanan publik.
"Sebab, di banyak daerah, penambahan ASN kerap hanya menambah beban anggaran belanja pegawai, tanpa kontribusi signifikan terhadap kualitas birokrasi," bebernya.
Ngatiyana sendiri mengklaim, penempatan CPNS telah mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kapasitas individu. Namun, pernyataan normatif semacam itu sudah semestinya dibuktikan di lapangan.
"Tugas dan tanggung jawab ke depan akan semakin berat. Jalankan dengan baik, sepenuh hati, dan profesional," ucapnya.
Kini, bola ada di tangan 128 CPNS baru. Apakah mereka benar-benar akan jadi energi baru bagi Pemkot Cimahi, atau justru terjebak dalam birokrasi lamban dan penuh basa-basi, publik berhak menilai.
