Hadapi Pilkada 2024, Perempuan Gen Z di Cimahi Diharapkan Melek Politik

PIKIRAN RAKYAT - Pemilih perempuan kategori usia generasi Z (Gen Z) memegang peran besar dalam Pilkada Kota Cimahi 2024. Selain jumlahnya yang cukup banyak, mereka juga memiliki kemudahan akses informasi lewat internet agar dapat melek politik. "Gen Z juga hidup pada era informasi yang mana segala sesuatu menggunakan internet. Dengan akses informasi yang luas, dapat menjadi sarana mencerna pilihan untuk menjaga marwah demokrasi sehat hingga dapat terlibat aktif dalam politik," ujar Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi pada kegiatan Pendidikan Politik Perempuan Tingkat Kota Cimahi Tahun 2024 di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Senin 6 Mei 2024. Kegiatan diikuti anggota karang taruna perempuan se-Kota Cimahi, turut hadir sebagai narasumber Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Barat Ratna Ningsih dan Akademisi dari Universitas Padjadjaran Antik Bintari. Dicky mengatakan bahwa dengan jumlah yang banyak pemilih berusia Gen Z menjadi aset politik yang besar, bahkan dapat menjadi suara penentu kemenangan. "Dengan kemudahan akses, mereka dapat menjelajah informasi hingga membuka ruang diskusi digital yang harmonis. Karena mau tidak mau dan suka tidak suka Gen Z akan menjadi bagian dari demokrasi politik bangsa ini secara berturut-turut, termasuk diawali pada pemilu serentak kemarin," ucapnya. Menurut Dicky, dengan Pilkada Kota Cimahi yang akan dilaksanakan November 2024 maka Gen Z dengan kesadaran kolektif memiliki tanggung jawab menentukan pilihan politik yang tepat tanpa dipengaruhi propaganda dan retorika politik demi kepentingan pribadi. Acara Pendidikan Politik Perempuan Tingkat Kota Cimahi Tahun 2024 di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Senin 6 Mei 2024. Persentase partisipasi perempuan Akan tetapi, data World Bank menunjukkan partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih rendah, sehingga banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. "Partisipasi perempuan Indonesia dalam bidang politik masih di bawah 30 persen. Peningkatan partisipasi perempuan sangat penting untuk pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial, serta dapat mewujudkan gagasan pembangunan SDM berkarakter ditengah menghadapi bonus demografi di tahun 2045 mendatang," katanya. Dicky menegaskan, dengan berkembangnya demokrasi mendorong kebutuhan partisipasi perempuan dalam dunia politik untuk mencapai keadilan dalam kesetaraan gender. "Pendidikan politik menjadi kunci memperkuat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan mendorong kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam banyak masyarakat, perempuan masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan politik. Pendidikan politik memberikan perempuan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk terlibat dalam proses politik," ujarnya. Melalui pendidikan politik, perempuan dapat memahami hak dan kewajiban, mempelajari bagaimana sistem politik bekerja, dan menjadi akrab dengan isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat.