Perkuat Politisi Perempuan Cimahi Hadirkan Solusi Nyata bagi Masyarakat

KONTROVERSI RAKYAT | Pemerintah Kota Cimahi tegaskan bahwa politik harus menjadi sarana menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan. Peran perempuan dinilai semakin strategis karena memiliki kedekatan dengan berbagai persoalan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, saat membuka Workshop Penguatan Jaringan dan Kerja Sama di Bidang Politik Tingkat Kota Cimahi yang diselenggarakan KPPI Kota Cimahi di Aula Gedung B Kompleks Pemkot Cimahi, Selasa 28 Juli 2026 baru ini.

Perempuan memiliki peran penting dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan, lanjutnya, Kehadiran perempuan di ruang politik diharapkan mampu memperkaya perspektif pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan warga.

“Ibu-ibu harus hadir di ruang-ruang komunitas, mendengar persoalan masyarakat, dan menawarkan solusi sehingga kepercayaan publik terhadap politik semakin kuat,” terangnya.

Pihaknya menerangkan, perempuan selama ini menjadi pihak yang paling dekat dengan berbagai persoalan sosial. Mulai dari pendidikan anak, kesehatan keluarga, ketahanan ekonomi rumah tangga hingga persoalan lingkungan menjadi isu yang sehari-hari dihadapi perempuan.

Kondisi tersebut membuat perempuan memiliki pengalaman yang relevan dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. Semakin banyak perempuan terlibat dalam proses politik, semakin beragam pula perspektif yang dapat memperkuat pembangunan daerah.

“Semakin banyak perempuan yang aktif dalam proses politik akan memperkaya perspektif pembangunan Kota Cimahi.”

Beliau mengajak perempuan untuk tidak hanya menjadi peserta pembangunan, tetapi turut menjadi penggerak kolaborasi di berbagai sektor. Partisipasi aktif masyarakat, menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan Kota Cimahi, khususnya kaum Perempuan.

Pemerintah Kota Cimahi pastikan terus membuka ruang kolaborasi bersama KPPI dan berbagai organisasi perempuan lainnya. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat kualitas demokrasi sekaligus memastikan keterwakilan perempuan mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ***