Pemkot Cimahi Terapkan Zero Waste Budgeting, Akhiri Pola Anggaran Copy-Paste

Pemerintah Kota Cimahi tengah bersiap melakukan reset total dalam sistem perencanaan anggaran. Jika sebelumnya mengandalkan pola copy-paste berbasis template, kini Pemkot Cimahi melangkah menuju pendekatan baru yang disebut Zero Waste Budgeting.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya perubahan administratif, tetapi merupakan reformasi menyeluruh dalam cara birokrasi berpikir dan merencanakan anggaran.

“Kita nanti perubahannya harus sama-sama dari awal. Say goodbye untuk template dan produce,” tegas Adhitia dalam keterangan resminya, Selasa, 3 Juni 2025.

Zero Waste Budgeting, menurut Adhitia, bukan sekadar jargon. Ini adalah pendekatan anggaran yang dimulai dari nol (zero-based budgeting), dengan fokus pada hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai titik tolak penyusunan rencana baru.

“Kita terbiasa membuat rencana kegiatan dari nol, tapi tanpa evaluasi. Ke depan, hasil evaluasi akan menjadi fondasi utama kegiatan tahun berikutnya,” jelasnya.

Ia menyoroti bahwa selama ini perencanaan anggaran di birokrasi terlalu bergantung pada sistem yang instan dan bersifat rutinitas. Hal itu menyebabkan banyak program yang terasa dipaksakan dan minim dampak bagi masyarakat.

“Karena pengennya effortless, akhirnya bikin kegiatan yang terkesan dan berat. Banyak yang tidak relevan,” ungkapnya.

Lewat pendekatan Zero Waste Budgeting, Pemkot Cimahi ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berbasis kebutuhan nyata, bukan hanya untuk memenuhi formalitas atau rutinitas tahunan.

Adhitia juga menyinggung bahwa praktik perencanaan yang selama ini seremonial harus segera dihentikan. Setiap perangkat daerah diminta menyusun rencana kerja berdasarkan situasi riil, bukan hanya mencatut program lama.

“Kalau dari kita sudah terbiasa tidak pakai template, insya Allah hasilnya akan terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya optimis.

Langkah ini akan dimulai secara menyeluruh pada tahun 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan baru.

“Kita mulai sama-sama dari tahun depan. 2026 harus jadi titik awal perubahan pola kerja,” tukasnya.

Kebijakan ini sekaligus menjadi pernyataan politik dari duet kepemimpinan Kota Cimahi—Wali Kota Ngatiyana dan Wakilnya, Adhitia Yudisthira. Keduanya berkomitmen agar lima tahun ke depan, APBD benar-benar menghadirkan dampak nyata, bukan sekadar laporan indah di atas kertas.

Apakah Zero Waste Budgeting akan menjadi game changer bagi Kota Cimahi? Waktu yang akan membuktikan. Namun satu hal sudah jelas: birokrasi Cimahi sedang diarahkan untuk lebih berpijak pada evaluasi dan kebutuhan masyarakat, bukan lagi sekadar formalitas tahunan.