Pemkot Cimahi Tetap Prioritaskan Layanan Dasar Meski Defisit Rp238 Miliar di 2026

Pemkot Cimahi Tetap Prioritaskan Layanan Dasar Meski Defisit Rp238 Miliar di 2026

REPUBLIKAN, Kota Cimahi – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menghadapi tantangan serius pada tahun anggaran 2026 menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada kondisi keuangan daerah, hingga menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp238 miliar.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa meskipun berada dalam kondisi defisit, Pemkot tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik serta menjalankan program-program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.


“Tahun anggaran 2026 ini, Pemkot Cimahi mengalami defisit akibat penurunan pendapatan dari transfer pemerintah pusat,” ujar Ngatiyana saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (5/1/2026).

Menurutnya, penyerahan DPA bukan sekadar agenda administratif, melainkan menjadi pijakan utama dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun 2026. Ia meminta seluruh perangkat daerah mampu mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Ngatiyana menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama Pemkot Cimahi. Ketiga sektor tersebut tercantum secara jelas dalam DPA 2026 dan selaras dengan visi dan misi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Cimahi.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat sekaligus prioritas utama kami dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya.

Di sisi lain, Ngatiyana juga memberikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi atas kinerja dan kedisiplinan selama tahun 2025. Ia menilai tingkat kehadiran ASN pada apel gabungan awal tahun sebagai cerminan komitmen aparatur dalam melayani masyarakat.

“Saya mengapresiasi seluruh ASN Kota Cimahi. Kedisiplinan ini harus terus dijaga. Insyaallah di tahun 2026 kita bisa bekerja lebih optimal, terutama dalam pelayanan publik dan pelaksanaan program strategis daerah,” pungkasnya.[R]