Pemerintah Kota Cimahi Targetkan PBB Capai 100 Persen Lebih di 2024

JABAR EKSPRES – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mochamad Ronny, menyampaikan inovasi baru dalam pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang kini beralih ke sistem digital melalui E-SPPT.

Ronny menyebut, perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan para wajib pajak (WP).

“SPPT secara manual sekarang tidak dicetak lagi. Jadi, kita mengeluarkan E-SPPT dalam bentuk file, yang akan disebarkan ke WP yang sudah terdata melalui platform WhatsApp Place,” ujar Ronny saat dihubungi via telepon, Rabu (22/1/25).

Saat ini, Kota Cimahi memiliki 54 ribu WP yang sudah terdata dan akan menerima E-SPPT melalui platform tersebut.

Ronny juga memastikan bahwa sistem manual tetap memungkinkan.

“Dari file E-SPPT itu bisa dicetak secara mandiri. Setelah dicetak, fungsinya sama seperti SPPT manual, namun kini sudah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode,” jelasnya.

Ronny menambahkan bahwa barcode pada E-SPPT memiliki dua fungsi utama.

“Kita selektif karena biaya penagihan itu besar. Untuk itu, kita juga bekerja sama dengan kejaksaan,” ujar Ronny.

Dalam kerja sama ini, kejaksaan bertindak sebagai pengacara negara yang memiliki kewenangan memanggil WP yang menunggak untuk menyelesaikan kewajibannya.

“Tahun lalu, piutang pajak yang menunggak tercatat mencapai Rp9 miliar. Dengan dukungan kejaksaan, kita berharap penagihan bisa lebih optimal,” tutupnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Cimahi, Benny Bachtiar menyebut dalam struktur APBD tahun 2025, PAD ditargetkan melampaui Rp500 miliar.

Ia menegaskan, target ini menantang dan memerlukan berbagai inovasi agar tidak membebani masyarakat tertentu.

“Jika pungutan daerah melampaui target, maka otomatis PAD meningkat, dan pemerintah daerah semakin mandiri. Dengan PAD yang besar, kita mampu membiayai kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab untuk membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat,” paparnya.

Benny mengungkapkan, PAD Kota Cimahi tahun 2024 mencapai hampir Rp500 miliar. Capaian ini, menurutnya, merupakan hasil kerja keras dari camat, lurah, ketua RW, tokoh masyarakat, hingga petugas pendistribusi SPPT PBB.

“Dengan capaian ini, kita semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber:jabarekspre