Adhitia ; Musrembang Harus Partisipatif Sekaligus Cerdas, Terintegrasi, Dan Adaptif Terhadap Perubahan
Adhitia ; Musrembang Harus Partisipatif Sekaligus Cerdas, Terintegrasi, Dan Adaptif Terhadap Perubahan
CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Cimahi Tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Cimahi dan dilaksanakan secara daring, Kamis (5/3/2026),
Kegiatan ini merupakan forum strategis dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2027.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan.
“Seluruh proses ini merupakan ruang kolektif kita untuk mendengarkan, menyerap, dan merumuskan arah pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” ujar Adhitia.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Musrenbang tingkat kota menjadi momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan Kota Cimahi, khususnya dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.
“Di forum inilah kita menyepakati masalah yang harus diselesaikan, menajamkan prioritas, dan memastikan setiap program memiliki manfaat serta dampak yang jelas. Kita ingin perencanaan yang bukan hanya ideal di atas kertas, tetapi kuat dalam implementasi dan terukur hasilnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adhitia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus partisipatif sekaligus cerdas, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam sekat-sekat sektoral. Setiap program harus terhubung dalam skema crosscutting, saling menguatkan, dan memberikan impact nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada tumpang tindih; tidak boleh ada anggaran yang tidak efektif; yang ada adalah kolaborasi dan akuntabilitas untuk prioritas pembangunan kota,” tegasnya.
Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, tekanan lingkungan, peningkatan kebutuhan layanan publik, serta tuntutan transparansi, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kerja tim.
Dirinya juga menyoroti tiga fokus utama, yakni prioritas pembangunan harus jelas dan berorientasi pada hasil, serta tentunya menyelesaikan masalah kota, sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan harus terlihat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, serta setiap program pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang SMART dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Apapun yang terjadi di tahun 2027 kondisi fiskal kita, prioritas pembangunan yang sudah tercantum di dalam Visi Misi dan program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Cimahi ini harus tetap berjalan. Saya berpesan dalam forum yang terhormat ini, mari kita sama-sama meneguhkan nilai Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh, di mana kita butuh kekompakan, butuh kolaborasi, butuh sinergi satu sama lain dari berbagai Stakeholder.
“Atas nama Pemerintah Kota Cimahi, saya menegaskan bahwa prioritas usulan hasil kesepakatan dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan serius dalam penyusunan RKPD tahun 2027. Semua masukan adalah energi dan referensi bagi kita untuk menyusun kebijakan yang lebih tajam dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang Kota Cimahi Tahun 2026 merupakan puncak dari rangkaian proses perencanaan tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang diawali dengan pelatihan fasilitator perencanaan pembangunan, rembug warga tingkat RW, musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, serta forum perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan menyepakati usulan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang akan disinkronkan dengan prioritas pembangunan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan nasional, serta menjaring masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2027.
Dalam kesempatan ini, turut dibacakan hasil penetapan usulan prioritas yang dibacakan oleh masing-masing ketua pada setiap bidang pembangunan (bidang sosial dan budaya, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang fisik).
Output kegiatan ini berupa berita acara, bahan masukan prioritas pembangunan daerah, serta usulan prioritas program dan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan RKPD Kota Cimahi Tahun 2027.
Musrenbang Kota Cimahi Tahun 2026 mengundang kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, DPRD Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bapperida/Bappelitbangda kabupaten/kota sekitar, perangkat daerah, camat dan lurah, LPM, tokoh masyarakat, organisasi kebudayaan, forum wartawan, organisasi keagamaan, LSM/ormas, organisasi ketenagakerjaan, organisasi pendidikan, serta delegasi kecamatan se-Kota Cimahi.