Wakil Walikota Pastikan Proyek 2025 Diaudit APIP BPK RI Sesuai Regulasi
Wakil Walikota Pastikan Proyek 2025 Diaudit APIP BPK RI Sesuai Regulasi
Cimahi – Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, memastikan bahwa proses pembangunan Tahun 2025 di Cimahi sudah sesuai prosedur dan aturan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikannya usai melakukan monitoring pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP tahun 2026 di SMP Negeri 1 Cimahi, Senin (6/4/2026).
Dalam keterangannya, Adhitia menjelaskan bahwa setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, telah mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
" Tahapan pembangunan di Cimahi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Ini memastikan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan." Ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025 saat ini tengah dalam proses audit.
Audit dilakukan oleh APIP dan BPK RI untuk memeriksa kegiatan tahun anggaran 2025 secara menyeluruh. Ini menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Audit dilakukan dua pihak, yakni APIP dan auditor dari BPK RI. Artinya seluruh kegiatan yang telah berjalan di tahun anggaran 2025 akan diperiksa secara menyeluruh,” ucapnya
Menurutnya, proses audit tidak hanya menyasar proyek pembangunan fisik tertentu, melainkan mencakup seluruh kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Jika nantinya ditemukan kekurangan atau kesalahan, hal tersebut akan menjadi bagian dari hasil evaluasi auditor.
Baca Juga:
Harmoni Pengamanan dan Kebersamaan: Babinsa Jobokuto Kawal Hajatan Warga Berbalut Hiburan Dangdut
Adhitia memaparkan sejumlah proyek yang masuk dalam pengawasan dan audit tahun 2025, di antaranya pembangunan rumah dinas, Unit Pengelolaan Darah (UPD) di RSUD Cibabat, penataan Bundaran Jati, serta berbagai proyek di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Khusus sektor pendidikan, sebagian besar program merupakan bantuan dari pemerintah pusat.”pungkasnya”.(One) **