DLH Cimahi Tertibkan Perumahan Bermasalah, Limpasan Air dari Utara Picu Banjir

Gentra Jabar, KOTA CIMAHI – Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Kota Cimahi menyoroti pesatnya pembangunan perumahan di wilayah Cimahi Utara yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama banjir di kawasan tengah dan selatan kota. Perubahan fungsi lahan secara masif telah memicu meningkatnya limpasan air hujan yang tak tertangani optimal.Asuransi Kesehatan Jabar

Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan DLH Kota Cimahi, Ario Wibisono, menyebut banjir yang kerap terjadi memiliki karakter banjir limpasan atau runoff. Air hujan tidak terserap tanah akibat berkurangnya ruang terbuka hijau, lalu mengalir langsung ke sistem drainase yang kapasitasnya terbatas.

“Runoff ini muncul karena daya serap tanah berkurang drastis. Ketika hujan, air langsung masuk ke drainase dan meluap karena tidak mampu menampung,” ujar Ario, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, alih fungsi lahan dari persawahan dan perkebunan menjadi perumahan di wilayah utara Cimahi menjadi faktor paling mengkhawatirkan. Dampaknya, air hujan yang berasal dari kawasan hulu mengalir ke wilayah hilir dan memicu genangan.

Sepanjang 2025, DLH Cimahi memperketat pengawasan terhadap kepatuhan dokumen lingkungan para pengembang perumahan. Hasilnya, sejumlah pengembang kedapatan melakukan pembangunan sebelum mengantongi izin lingkungan yang sah.

Akibat pelanggaran tersebut, DLH menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, denda puluhan juta rupiah, hingga penyegelan lokasi pembangunan. Pengembang juga diwajibkan melakukan perbaikan desain untuk memastikan adanya upaya mitigasi limpasan air hujan.

Mitigasi yang diwajibkan mencakup pembangunan sumur resapan, biopori, penyediaan ruang terbuka hijau, serta penggunaan material penutup lahan yang lebih ramah lingkungan seperti grass block.

“Pemilik lahan wajib mengelola limpasan air hujan di kawasannya sendiri, tidak boleh semuanya dibebankan ke drainase lingkungan,” tegas Ario.

Memasuki 2026, DLH Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus menertibkan perizinan lingkungan dan mendorong program konservasi, termasuk penanaman pohon produktif di kawasan hulu dan hilir aliran sungai. (Deri)