Pemkot Cimahi Kirim RDF Hasil Pengolahan Sampah TPST Santiong ke PT Indocement

CIMAHI, TRIBUN - Pemerintah Kota Cimahi melakukan serangkaian kegiatan pada Peringatan Hari Bumi, salah satunya pengiriman perdana Refuse Derived Fuel (RDF) hasil pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terparu (TPST) Santiong di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Senin (22/4).

Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi, mengatakan, RDF tersebut dikirim ke PT Indocement di Bogor sebagai upaya Kota Cimahi untuk mendapatkan masukan terkait kriteria produk dari pengolahan sampah RDF dan biomassa.

"Kriterianya produk RDF itu mengenai kadar air, kadar abu, kadar kalori dan lain-lain yang dapat menjadi standar dari hasil pengolahan sampah yang dapat digunakan oleh industri," ujarnya di TPST Santiong.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan komitmen dari Pemkot Cimahi untuk mengentaskan permasalahan sampah di Kota Cimahi, setelah sebelumnya telah secara masif melakukan pengurangan sampah dari hulu melalui Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (GRAK OMPIMPAH) sejak tahun 2023.

"Kemudian dilanjutkan tahun 2024 dengan pembentukan Bank Sampah di seluruh SKPD dan RW serta pengolahan sampah organik di rumah tangga melalui program GRAK POCERI (Gerakan Pengomposan Cimahi Camperenik)," kata Dicky.

Ia mengatakan, dengan berbagai strategi yang telah dilakukan, Pemkot Cimahi berupaya untuk mengelola sampah secara mandiri, salah satunya dengan upaya pemilahan dan pengolahan sampah yang telah dapat mereduksi sampah sebesar 56 ton per hari.

Kemudian dengan melibatkan unsur masyarakat melalui gerakan GRAK OMPIMPAH, kata Dicky, Kota Cimahi mampu mengurangi volume sampah sebesar 40 ton per hari. Sedangkan dengan keberadaan TPST sentiong dan Lebaksaat dapat mengelola sampah 50 ton.

"Maka sisa sampah yang dibuang ke TPA sebesar 80 ton per hari dari total volume sampah Kota Cimahi yang sebesar 226 ton per hari," ucapnya.

Dicky mengatakan, Pemerintah Kota Cimahi juga telah mencanangkan untuk dapat menuntaskan sampah termasuk di dalamnya adalah sampah plastik dengan mengurangi ketergantungan terhadap TPA sarimukti dan secara bertahap Kota Cimahi akan menuju zero to TPA di tahun 2025.

Menurutnya, salah satu cara mengurangi sampah adalah dengan pendekatan ekonomi sirkular yang merupakan konsep alternatif dari ekonomi linear yang dirancang untuk mengurangi sampah dan polusi. Upaya pencegahan harus dilakukan dengan gotong royong masyarakat, industri, pemerintah melalui usaha gaya hidup minim sampah.

"Dengan upaya-upaya tersebut cimahi bertekad untuk menuntaskan sampah, di mana Cimahi yang mengawali dengan longsor Leuwigajah yang diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, maka Insya Allah Kota Cimahi yang menjadi kota yang pertama untuk bisa menuntaskan permasalahan sampah dengan pendekatan sirkular ekonomi," ujar Dicky. (adv/hilman kamaludin)

Pj Gubernur Ingin Cimahi Jadi Contoh Bagi Wilayah Lain

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang hadir untuk meninjau kegiatan ini, mengatakan bahwa di Jawa Barat meskipun terdapat banyak TPS, tapi Kota Cimahi menjadi yang pertama terpadu dan mampu mengolah sampah menjadi RDF.

"Saya berharap, ini dapat dicontoh dan jadi penyemangat bagi kabupaten dan kota lainnya. Meskipun ada emisi, tapi kan minimal sudah ada hasil, ini juga kita kaji terus emisi itu bagaimana. Yang penting sudah ada jadwal untuk maggot juga, yang penting kita harus buang sampah dari hulu ke hilir artinya sudah ada usaha," kata Bey.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengajak pabrik semen PT Indocement untuk dapat memanfaatkan produk pengolahan sampah yaitu RDF dan BBJP dari TPST Santiong sebagai alternatif bahan bakar yang digunakan di industri.

Pengiriman perdana RDF ini diharapkan dapat menjadi pertanda dalam pengolahan sampah yang lebih baik khususnya di Kota Cimahi. Selain pengiriman perdana RDF ke PT Indocement, acara peringatan Hari Bumi Sedunia tahun 2024 Tingkat Kota Cimahi diadakan berbagai acara.

Acara itu di antaranya pelaksanaan street campaign Peringatan Hari Bumi yang diisi dengan sosialisasi kepada masyarakat terutama dalam pengurangan sampah plastik dan sosialisasi serta pembagian poster tentang pembatasan sampah plastik atau tas belanja plastik bagi pelaku usaha minimarket pada Minggu 21 April 2024.

TPST Santiong Bantuan Program ISWMP

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan, TPST Santiong ini merupakan salah satu upaya pengurangan sampah plastik Pemerintah Kota Cimahi hasil bantuan dari program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional dan Metropolitan Cities Project (ISWMP).

"ISWMP itu merupakan salah satu program pendukung percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum dengan pendanaan yang bersumber dari loan Bank Dunia," ujar Chanifah.

Ia mengatakan, TPST Santiong yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, RW 14, Kelurahan Cipageran itu direncanakan akan beroperasi dengan kapasitas sampah terolah 50 ton per hari dengan produk akhir adalah maggot, RDF dan Bahan Bakar Padat Jumputan (BBPJ) atau biomassa.

"Jadi itu dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar dalam pembuatan semen, yang selama ini masih menggunakan batu bara yang memiliki sisa emisi karbon yang tinggi. Diperkirakan produk RDF dan biomasa yang siap digunakan oleh industri adalah 10 ton per hari," katanya.

Sementara untuk pengolahan sampah di hulu, kata dia, saat ini telah disiapkan fasilitator pendamping untuk melakukan pendampingan Bank Sampah unit di setiap RW dan pendampingan pengomposan melalui GRAK POCERI dan juga telah disiapkan ember kompos “POCERI” sebanyak 2300 buah yang siap didistribusikan ke wilayah.

Chanifah mengatakan, selain penanganan sampah di hulu, Kota Cimahi juga telah menyiapkan pengolahan sampah di TPS 3R dengan melengkapi peralatan pilah sampah dan alat pencacah plastik yang merupakan bantuan dari Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Cimahi, TPST 3R dapat mengelola sampah rata-rata sebesar 15–20 ton per hari.

"Upaya pengolahan sampah di hilir juga dilakukan dengan pembangunan TPST Santiong dan TPST Lebaksaat. Saat ini TPST itu telah selesai pembangunan dan dalam fase comissioning test dan akan dilanjutkan pendampingan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan selama 10 bulan," ujar Chanifah.

Sumber: Tribun News