Hadapi Dampak Kemarau Panjang, Pemkot Cimahi Pastikan Stok Cadangan Pangan Cukup dan Aman

CIMAHI, (Mitraenamdua.com) – Hadapi dampak musim kemarau panjang Pemkot Cimahi pastikan stok cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) aman dan masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak.Cuaca

Kepala Dispangtan Cimahi, Tita Mariam mengatakan, stok cadangan beras saat ini mencapai 73.971,20 kilogram atau setara hampir 74 ton. Seluruhnya tersimpan aman di gudang Perum Bulog Cabang Bandung. Jumlah tersebut terdiri dari 50.261,20 kilogram beras medium dan 23.710 kilogram beras premium.

“Alhamdulillah untuk CPPD masih tersedia sebanyak 73.971,20 kilogram. Beras cadangannya itu ada yang medium sama premium. Ini stok yang sudah tersedia di simpan di gudang Bulog Kancab Bandung,” kataya, Jumat (24/7/2026.

Debat Publik Perdana Pilbup Bandung Barat, Adu Visi Misi Lima Paslon Memikat Perhatian Warga!

30/10/2024

Bapenda KBB Torehkan Prestasi, Realisasi Pajak Daerah 103,37% di Tahun 2024, Ini Kata Dudi Prabowo

09/01/2025

Berdasarkan data Dispangtan Kota Cimahi, stok CPPD saat ini masih tersedia 73.971,20 kilogram dengan rincian 50.261,20 kilogram beras medium dan 23.710 kilogram beras premium. Beras cadangan pangan itu tersimpan di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog).Demografi

Menurut Tita, cadangan ini berfungsi sebagai penyangga utama saat hasil panen berkurang atau kebutuhan warga melonjak. Tak hanya untuk mengatasi kekeringan, beras ini juga siap disalurkan saat bencana alam, penanganan stunting. Hingga menahan lonjakan harga agar tidak melambung tinggi di pasaran.

Disebutkannya, keberadaan cadangan pangan juga sangat krusial untuk penanganan berbagai situasi, mulai dari bencana alam, kerawanan pangan, kondisi darurat, penanganan stunting, hingga upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.Makanan

“Termasuk jika ada kerawanan pangan misalnya karena musim kemarau ini nanti kami distribusikan. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ada krisis pangan,” katanya.

Mekanisme pendistribusiannya, sambung Tita melalui usulan dari kelurahan yang diketahui kecamatan atau lembaga lainnya yang ditujukan kepada Wali Kota Cimahi yang ditembuskan kepada Dispangtan.

Catatannya, dalam usulan itu harus dilampirkan daftar warga yang terdampak rawan pangan, bencana alam dan lainnya sesuai aturan.

“Tim akan memverifikasi data yang diusulkan dan memvalidasinya sebagai dasar Wali Kota mengeluarkan SK. Berdasarkan SK tersebut beras CPPD dikeluarkan ke warga sesuai daftar lampiran SK,” terangnya.

Untuk pengadaan CPPD, kata Tita, sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya apabila menggunakan APBD.Berita Lokal

Berdasarkan landasan hukum tersebut pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah beli dan kerjasama dgn BUMN (Bulog),” kata Tita.

Kemudian untuk ketersediaan beras di pasaran, Tita memastikan hingga saat ini hasil pemantauan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kota Cimahi selama ini mengandalkan pasokan beras dari daerah lain.

“Kalau di Cimahi ini tentu masih mengandalkan distribusi dari daerah lain untuk pangan karena kita kan bukan daerah produsen beras. Tapi sejauh ini masih aman, mudah-mudahan tidak ada gejolak,” pungkasnya.(*)