Jaga Daya Beli, 41 Ribu Warga Cimahi Terima Bantuan Beras dan Minyak

Limawaktu.id, Cimahi — Pemerintah Kota Cimahi mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 41.387 warga penerima manfaat, Kamis (9/4/2026). Program yang diluncurkan di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara ini digadang-gadang menjadi instrumen penguatan ketahanan pangan sekaligus penahan laju inflasi daerah.

Bantuan yang disalurkan tidak kecil. Total 827.740 kilogram beras dan 165.548 liter minyak goreng digelontorkan untuk masyarakat. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, yang langsung dirapel untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi, Mohammad Ronny, menegaskan program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi warga.

“Cadangan pangan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mencegah kerawanan pangan. Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah,” ujarnya.

Program CPP sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan distribusi kepada Perum Bulog. Di tingkat daerah, Pemkot Cimahi menggandeng pemerintah provinsi dan mitra logistik untuk memastikan penyaluran berjalan lancar.

Namun, di balik klaim tersebut, tantangan klasik tetap membayangi: ketepatan sasaran dan efektivitas distribusi.

Pemkot memastikan bantuan disalurkan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Meski demikian, akurasi data penerima kerap menjadi titik rawan dalam program bantuan sosial, terutama di tengah dinamika ekonomi masyarakat yang cepat berubah.

Dari sisi pasokan, Bulog memastikan stok pangan dalam kondisi aman. Wakil Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Bandung, Ratih Rachmawati, menyebut ketersediaan beras justru meningkat seiring momentum panen.

“Stok aman hingga 10 sampai 11 bulan ke depan karena kami menyerap gabah saat panen,” katanya.

Selain penyaluran bantuan, Bulog juga membuka opsi intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Skema ini rencananya akan dikolaborasikan dengan Pemkot Cimahi lewat gerakan pangan murah.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di pasar. Sebab, tanpa intervensi berkelanjutan, bantuan pangan berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek.

Di sisi lain, kualitas bantuan juga menjadi sorotan. Bulog memastikan beras yang disalurkan berada pada kategori medium sesuai standar pemerintah, sehingga tetap layak dan aman dikonsumsi.

Dengan skala distribusi yang besar, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga di lapangan.

Pemkot Cimahi pun dituntut memastikan pengawasan berjalan ketat—agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak, tepat waktu, dan tidak sekadar menjadi program seremonial.