Pemkot Cimahi Instruksikan Penyaluran 827 Ton Beras CPP Tuntas Tanpa Celah

Gentra Jabar, KOTA CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan rakyat melalui peluncuran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 41.387 warga di tiga kecamatan menjadi sasaran utama intervensi pangan ini guna memastikan stabilitas ekonomi di tingkat akar rumput tetap kokoh.

Kamis (9/4/2026), antusiasme warga meledak di Kelurahan Cipageran. Meski massa membeludak sejak pukul 07.00 WIB, aparat Pemerintah Kota Cimahi tetap mengawal ketat distribusi agar bantuan jatuh tepat ke tangan mereka yang berhak sesuai data hukum yang berlaku.

Asisten Administrasi Umum (Asminum) Pemkot Cimahi, Muhammad Ronny, menyatakan dengan tegas bahwa penyaluran kali ini dilakukan dalam skala besar untuk menutupi kebutuhan dua bulan sekaligus. Total logistik yang digelontorkan mencapai 827.740 kg beras dan 165.548 liter minyak goreng.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 13.34.42.jpeg

"Instruksinya jelas: rakyat tidak boleh menunggu terlalu lama. Hari ini kita serahkan hak mereka untuk periode Februari dan Maret. Setiap keluarga membawa pulang 20 kg beras dan 4 liter minyak. Kami tidak ingin ada penundaan yang tidak perlu," ujar Ronny dengan nada lugas di lokasi.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 13.47.02.jpeg

Mengenai kelanjutan program setelah bulan Mei, Ronny menegaskan bahwa Pemkot Cimahi akan terus menekan dan mengevaluasi kebijakan pusat. Pemerintah daerah akan memastikan koordinasi dengan Bulog tetap berada pada jalur yang benar demi kepentingan warga Cimahi.

"Kami targetkan sampai Mei. Selebihnya, kami akan audit kesiapan pemerintah pusat dan kapasitas stok Bulog. Jika ketersediaan ada, program harus lanjut. Kepentingan rakyat adalah prioritas utama evaluasi kami," tambahnya.

Ronny juga memperingatkan bahwa bantuan ini bukan sekadar bagi-bagi sembako. Ini adalah bagian dari strategi besar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang bergerak secara lintas sektor.

Pemkot Cimahi secara agresif akan melakukan intervensi di sektor lain jika ditemukan ketimpangan:

Validasi Data Mutlak: Hanya warga yang terdata di DTKS (Desil 1-5) yang berhak menerima. Tidak ada ruang bagi data fiktif.

Proteksi Kesehatan & Pendidikan: Penerima manfaat wajib terfasilitasi jaminan kesehatan dan akses pendidikan tanpa hambatan.

Monitoring Ketat: Seluruh program bantuan seperti PKH harus berjalan sinkron dan tidak boleh tumpang tindih.

"Pemerintah Kota Cimahi tidak akan membiarkan warga rentan berjuang sendirian. Baik itu jaminan kesehatan maupun pendidikan, semua harus terfasilitasi secara otomatis bagi mereka yang terdaftar. Kami akan terus kawal hingga target kemiskinan nol persen tercapai," tegas Ronny menutup pernyataan. (Deri)