Jembatan Pemkot Cimahi Ditargetkan Dibuka 5 September, Keselamatan Pengguna Jadi Prioritas

CIMAHI — Kabar baik bagi masyarakat Kota Cimahi. Jembatan Raden Demang Hardjakusumah atau yang lebih dikenal sebagai Jembatan Pemkot ditargetkan kembali dapat dilalui kendaraan roda dua mulai 5 September 2026.

Namun, target pembukaan akses tersebut tidak serta-merta menjadi jaminan jembatan langsung bisa digunakan masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan, aspek keselamatan, kelayakan teknis, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang menjadi penentu sebelum akses dibuka.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, bersama Kanit Kamsel Satlantas Polres Cimahi menegaskan bahwa pembukaan jembatan tidak boleh hanya berpedoman pada target waktu. Kualitas pekerjaan dan keamanan pengguna jalan harus dipastikan terlebih dahulu.

“Sebelum jembatan dibuka untuk umum, perlu dipastikan seluruh aspek teknis, keselamatan dan kelayakan jalan telah memenuhi ketentuan sehingga masyarakat dapat menggunakan akses tersebut dengan aman,” tegas Endang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2026 yang digelar Dinas Perhubungan Kota Cimahi di Aula Gedung C, Senin (31/8/2026).

Kemacetan Jalan Amir Mahmud Jadi Sorotan

Selain membahas rencana pembukaan Jembatan Pemkot, Forum LLAJ mengevaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas selama pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto berlangsung.

Evaluasi dilakukan menyusul pengalihan arus lalu lintas yang diterapkan sejak 19 Agustus 2026 di sejumlah ruas terdampak. Salah satu rekayasa yang diberlakukan adalah sistem dua arah atau counterflow di Underpass Dustira.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas jalan sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan selama pekerjaan konstruksi. Namun, hasil pemantauan menunjukkan Jalan Amir Mahmud masih mengalami penumpukan kendaraan pada waktu tertentu, terutama pagi dan sore hari.

Kepadatan dipengaruhi pergerakan kendaraan roda dua dan roda empat yang datang bersamaan dari sejumlah arah, di antaranya Jalan Amir Mahmud arah barat, Kolmas, Babakan, Margamulya, serta Jalan Daeng.

Forum LLAJ kemudian menyoroti simpang Jalan Daeng–Cihanjuang–Amir Mahmud sebagai salah satu titik yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Optimalisasi pengaturan arus menjadi langkah yang disiapkan untuk mengurangi antrean sekaligus mencegah kepadatan merambat ke ruas jalan lainnya.

Personel Lalu Lintas Ditambah, Perlengkapan Jalan Dibenahi

Dinas Perhubungan Kota Cimahi bersama Satlantas Polres Cimahi akan memperkuat pengaturan di sejumlah titik rawan kemacetan. Penambahan personel dilakukan sesuai kebutuhan, khususnya saat memasuki jam sibuk.

Pola rekayasa lalu lintas juga akan terus disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Evaluasi berkala dilakukan selama pekerjaan berlangsung maupun setelah konstruksi selesai.

Tak hanya arus kendaraan, kondisi perlengkapan jalan di sekitar proyek Underpass Gatot Subroto turut menjadi perhatian. Pihak kontraktor diminta segera memperbaiki dan melengkapi berbagai perangkat keselamatan serta manajemen lalu lintas.

Perlengkapan yang disoroti meliputi traffic cone rusak, tali atau tambang pembatas berwarna oranye, serta Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang perlu diperbaiki atau diganti karena terdampak cuaca dan kondisi lingkungan.

Koordinasi Lintas Sektor untuk Menekan Dampak Pembangunan

Forum LLAJ menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, unsur kewilayahan, masyarakat, dan pelaksana pekerjaan. Masukan dari camat, lurah, hingga ketua RW di wilayah terdampak menjadi bahan evaluasi dalam menentukan pola pengaturan lalu lintas.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi perubahan volume kendaraan, terutama ketika aktivitas masyarakat meningkat pada jam sibuk.

Pemerintah Kota Cimahi bersama Satlantas Polres Cimahi, unsur kewilayahan, masyarakat, dan pelaksana pekerjaan berkomitmen menjaga keselamatan serta kelancaran mobilitas warga.

Target pembukaan Jembatan Pemkot pada 5 September 2026 diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mendukung pergerakan masyarakat. Namun, kepastian akses tetap menunggu hasil pemeriksaan dan persetujuan pihak berwenang.

Keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama di tengah pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.