Tak Lagi Andalkan Bansos, Pemkot Cimahi Dorong Kampung Sosial Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan

KOTA CIMAHI, || Pemerintah Kota Cimahi mulai mengubah strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dibandingkan pendekatan bantuan sosial semata. Melalui Dinas Sosial, Pemkot Cimahi menginisiasi Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata sebagai model pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Bacaan Lainnya

Babinsa Koramil 06/Karera Bantu Petani Olah Lahan Sawah dengan Traktor di Desa Tadulla JanggaSinergi Babinsa, Camat dan Tenaga Kesehatan Sukseskan Pelayanan Posyandu di Malumbi95 ASN di Lantik Pemda Sumba Tengah Lakukan Penyegaran Jabatan Administrator dan Pengawasan

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (7/7/2026). Forum tersebut menjadi wadah menyatukan gagasan dan memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, serta berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan konsep pengembangan program.

FGD dibuka Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 peserta yang berasal dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga vertikal, komunitas, hingga insan media.

Dalam sambutannya, Adhitia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus bertransformasi dari pola bantuan menjadi pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat.

Menurutnya, Kampung Sosial dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mendorong masyarakat menjadi mandiri secara sosial maupun ekonomi melalui pemanfaatan potensi di masing-masing wilayah.

“Kampung Sosial merupakan gagasan yang sangat baik dan memiliki potensi untuk direplikasi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi semua pihak agar masyarakat mampu menjadi mandiri secara sosial maupun ekonomi,” ujar Adhitia.

Ia menambahkan, setiap wilayah di Kota Cimahi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perencanaan pembangunan harus dimulai dari tingkat RT, RW hingga kelurahan. Dengan pendekatan tersebut, program yang dijalankan diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa Program Kampung Sosial merupakan inovasi pembangunan sosial yang mengintegrasikan berbagai sektor, mulai dari kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.

Menurut Totong, meski memiliki wilayah yang relatif kecil, Kota Cimahi masih menghadapi tantangan dalam menekan angka kemiskinan akibat tingginya kepadatan penduduk. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat masyarakat pada kelompok desil bawah yang membutuhkan intervensi terpadu melalui penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.

Sebagai tahap awal, pengembangan Kampung Sosial akan difokuskan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki potensi pengembangan urban farming, kelembagaan sosial, usaha mikro, hingga wisata berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi kawasan produktif bernilai ekonomi.

Program tersebut akan dilaksanakan melalui pendekatan Pentahelix, yakni kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Pendekatan ini dipadukan dengan konsep social engineering untuk mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan ketahanan pangan serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Totong juga mengungkapkan bahwa konsep Kampung Sosial mengadopsi metode Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari sejumlah daerah yang sukses mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian. Model tersebut kemudian disesuaikan dengan karakteristik Kota Cimahi. Bahkan, kawasan Kampung Sosial direncanakan memanfaatkan kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Cimahi, sebagai salah satu identitas sekaligus daya tarik kawasan wisata.

Menurut Totong, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian masyarakat, tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, terciptanya lingkungan yang produktif, serta lahirnya kawasan edukasi dan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.

Ia menambahkan, pengembangan Kampung Sosial juga dirancang tidak bergantung sepenuhnya pada APBD. Pemerintah Kota Cimahi mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, komunitas, organisasi sosial, hingga dunia usaha agar keberlanjutan program dapat terjaga.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berharap memperoleh berbagai masukan dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan desain program sebelum diterapkan di lapangan. Selanjutnya, hasil pembahasan akan menjadi dasar penyusunan langkah implementasi agar Kampung Sosial mampu menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mewujudkan kawasan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari visi pembangunan Cimahi MANTAP.

(Dewi)