Dorong Zona Integritas, Wawalkot Cimahi: Pelayanan Publik Harus Berintegritas dan Inovatif

Pemerintah Kota Cimahi terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Inspektorat Kota Cimahi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara daring dari Cimahi Command Center di Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi dan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Canggih Hangga Wicaksono, S.St., dan Sely Kurniawan, S.A.P., dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

banner 970x90

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan modern, birokrasi tidak hanya dituntut bekerja cepat, tetapi juga harus bersih, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK harus ada inovasi atau model pelayanan yang spesifik di setiap unit kerja agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan berdampak pada kesejahteraan,” ujarnya.

Adhitia juga menyampaikan bahwa pada penilaian tahun 2025, tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi telah berhasil meraih predikat WBK, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan Cimahi Selatan.

Menurutnya, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Zona Integritas. Salah satunya adalah membangun budaya integritas yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif.

Selain itu, inovasi dalam pelayanan publik juga perlu terus dikembangkan, terutama yang berangkat dari permasalahan nyata di masyarakat.

“Bagaimana kita mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan keyakinan kepada publik melalui penyampaian informasi dan publikasi yang aktif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan berani menilai kinerja pemerintah secara terbuka. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk terus melakukan perubahan budaya kerja.

“Pemerintah harus berani membangun sistem yang kuat, menegakkan budaya kerja yang jujur, serta memastikan setiap pelayanan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Cimahi, Risnandar, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh unit kerja terkait kebijakan dan mekanisme pembangunan Zona Integritas.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sekaligus mendukung unit kerja untuk meraih predikat WBK maupun WBBM,” ujarnya. (VRM)

Post Views: 176