Musrenbang Cimahi Utara 2026 Digelar, Fokus Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik

Cimahi, (tabloidpilarpost.com) – Pemerintah Kecamatan Cimahi Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Pemantapan Pelayanan Publik”. Kegiatan berlangsung di Gedung Aula Kecamatan Cimahi Utara, Kamis (05/02/2026).

Plt. Camat Cimahi Utara, Dadan Saepuloh, ST., MM., dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang didasarkan pada sejumlah regulasi, yakni UU No. 9 Tahun 2021, UU No. 5 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2018, serta Perda Kota Cimahi No. 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045.

Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang tahun ini dilakukan lebih ringkas dibanding tahun sebelumnya.

“Musrenbang kali ini dilaksanakan dalam satu hari dan hanya melalui FGD. Tahun sebelumnya ada dua sesi. Ini bagian dari efisiensi, dengan sumber anggaran dari APBD Kota Cimahi,” ujarnya.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, S.A.P., yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Musrenbang meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.

“Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan tahun mendatang,” kata Ngatiyana.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Hendra Gunawan, S.Sos., M.A.P., Kepala DPKP Ami Pringgo, ST., MT., serta Sekretaris Dinas Kominfo Cepi Kustiawan, S.Sos., MM.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para Ketua LPM yang berperan sebagai koordinator Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Ngatiyana menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program murni pemerintah dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

“Program harus benar-benar selektif, terpisah, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan di Kota Cimahi. Efisiensi difokuskan pada kegiatan yang memiliki output nyata dan berdampak langsung bagi warga.

Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan antara lain pengurangan perjalanan dinas ke luar Jawa Barat, penghematan alat tulis kantor (ATK) hingga 50 persen, serta pelaksanaan rapat internal tanpa konsumsi. Namun, untuk tamu dari luar daerah tetap diberikan jamuan secara layak.

Meski dilakukan penghematan, Pemerintah Kota Cimahi tetap merealisasikan sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan puskesmas, Bundaran Jati, rumah singgah sosial, laboratorium kesehatan, hingga perencanaan pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto (Gatsu).

“Selama pengajuan estimasi anggaran dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, manfaatnya akan langsung dirasakan warga masyarakat,” pungkas Ngatiyana.