Ngatiyana Hadiri FGD Musrenbang Kecamatan Cimahi Utara

KOTA CIMAHI, KilasNusantara.id — Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (FGD Musrenbang) Partisipatif Tingkat Kecamatan Cimahi Utara, di aula kantor Kecamatan Cimahi Utara, Jl. Jati Serut No. 12, Cibabat Cimahi Utara, Kamis (5/2/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Bina Wilayah (Binwil) Kecamatan Cimahi Utara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Hendra Gunawan, Plt. Camat Cimahi Utara Dadan Saepuloh, S.T.

Turut hadir pula Kepala OPD, unsur Forkopimcam, para Lurah se Kecamatan Cimahi Utara, Ketua LPM Kecamatan Cimahi Utara Asep Supriatna, Ketua LPM tiap-tiap kelurahan Kecamatan Cimahi Utara, Ormas Pemuda, Perwakilan UMKM dan Perempuan serta tokoh masyarakat dan agama yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, dan para tamu undangan lainnya.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk tetap menjaga kualitas pembangunan dan pelayanan publik, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Utara. Saya juga ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan Musrenbang di wilayah ini,” ujar Ngatiyana.

Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana mengapresiasi peran aktif para Ketua LPM yang menjadi koordinator dalam penyusunan usulan Musrenbang di berbagai bidang.

“Saya apresiasi para Ketua LPM yang menjadi koordinator, baik di bidang fisik, sosial budaya, pemerintahan, dan bidang lainnya. Pelaksanaannya berjalan dengan baik dan usulannya realistis,” katanya.

Menurut Ngatiyana, berbagai usulan yang disampaikan dari Kecamatan Cimahi Utara akan menjadi bahan musyawarah lanjutan di tingkat kota, dengan harapan dapat tertampung sesuai skala prioritas pembangunan.

“Usulan-usulan ini realistis, mudah-mudahan semuanya bisa tertampung dan menjadi bahan pembahasan di tingkat kota,” ucapnya.

Ia menyampaikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam Musrenbang, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

“Kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik itu masuk dalam program Musrenbang ini. Itu yang harus kita prioritaskan,” tegas Ngatiyana.

Namun demikian, Ngatiyana mengingatkan agar dalam pelaksanaan program pembangunan tidak terjadi tumpang tindih antarprogram, baik program murni, Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), maupun program pokok pikiran (Pokir) Dewan. (Red)