Dua Kepala Dinas jadi Pj Subang dan Cimahi Bey Sampaikan Pesan Penting!
Dua Kepala Dinas jadi Pj Subang dan Cimahi Bey Sampaikan Pesan Penting!
JABAR EKSPRES – Dua kepala dinas di Pemerintahan Daerah Jawa Barat ditunjuk menjadi Pejabat Wali Kota Cimahi dan Pj Bupati Subang.
Kedua pejabat Esellon II itu adalah, Kasatpol PP Jawa Barat Ade Afriandi yang ditunjuk menjadi PJ Bupati Subang.
Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Benny Bahtiar mengemban jabatan sebagai Pj Wali Kota Cimahi.
Pelantikan keduanya resmi dilakukan oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin pada Minggu malam, (19/01/2025) di Aula Barat Gedung Sate.
Agenda lainnya pada kegiatan tersebut adalah, perpanjangan Pj Bupati Garut yang selama ini masih diemban oleh Barnas Adjidin.
Dalam sambutannya Bey mengatakan, bahwa Kabupaten Subang merupakan lumbung pangan dan harus dijaga dan ditingkatkan produksi padi di wilayah itu.
Bey juga menginstruksikan agar, PJ Bupati Subang untuk bisa memastikan kelancaran distribusi pupuk kepada petani dan menata sistem irigasi.
‘’Itu semua harus dilakukan dengan seksama, apalgi sekarang para petani sudah masuk ke dalam musim tanam,’’ ujarnya.
Machmudin menitip pesan kepada Pj Bupati Subang agar segera menangani masalah tambang ilegal yang ada di wilayah itu.
“Untuk tambang liar atau ilegal agar segera ditertibkan,” ujar Bey.
Sementara itu, Bey juga menyampaikan pesan penting untuk Pj Kota Cimahi Benny Bachtiar agar menuntaskan masalah sampah.
Bey menyebutkan, untuk ritase sampah di Kota Cimahi sudah berkurang. Akan tetapi kondisi sungai-sungai banyak dipenuhi oleh sampah.
‘’Sungainya banyak sampah, jadi mohon dicek,” cetus Bey.
Untuk diketahui, Kota Cimahi bagi Benny Bachtiar bukan tempat yang asing. Sebelumnya Benny sempat menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) di Kota Militer itu. Bey berterima kasih kepada Pj sebelumnya yang sudah memberikan kinerja maksimal dalam kelanjutan pembangunan.
Keberhasilan kinerja tersebut banyak ditandai dengan berbagai penghargaan. Namun, Bey mengingatkan bahwa penghargaan yang diterima bukan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Namun yang terpenting adalah kehadiran pemerintah daerah untuk selalu hadir dan turun ke tengah masyarakat ketika ada permasalahan. (son/yan).
Sumber: Jabar Ekspres