"HUT ke-81 RI, Ngatiyana Tegaskan Pembangunan Cimahi Harus Berdampak bagi Warga "

Cimahi, Giwangkara.com - Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan pembangunan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kota Cimahi, ASN, organisasi kemasyarakatan, pelajar, veteran, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam amanatnya, Ngatiyana mengatakan makna kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya Indonesia dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya, atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” tutur Ngatiyana.

Ngatiyana Paparkan Capaian Pembangunan Cimahi

Menurut Ngatiyana, peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah capaian pembangunan selama setahun terakhir pun dipaparkan, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur, ekonomi hingga lingkungan. Di bidang kesehatan, Pemkot Cimahi telah menyelesaikan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif untuk melayani lebih dari 62 ribu jiwa.

Pemerintah daerah juga melanjutkan revitalisasi Puskesmas Melong Tengah. Selain itu, seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini telah memiliki layanan rawat jalan sore. Layanan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bekerja pada pagi hari untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Infrastruktur dan Ekonomi Terus Diperkuat

Pada sektor infrastruktur, Ngatiyana menyebut keberadaan Bundaran Jati turut meningkatkan konektivitas sekaligus membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Sementara pembangunan underpass Gatot Subroto–Baros terus dikawal melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 tercatat mencapai 5,33 persen. Meski demikian, Ngatiyana menilai angka pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan akhir pembangunan.

Pertumbuhan tersebut harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan keluarga di Kota Cimahi.
Cimahi Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Zero to Landfill

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi. Ngatiyana mengatakan Pemkot Cimahi terus mendorong gerakan zero to landfill melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Santiong.

Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari. Upaya tersebut diperkuat melalui gerakan Sapu Jagat yang mendorong pengelolaan sampah mulai dari sumbernya.

Pemerintah daerah berharap pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan proses pengangkutan dan pembuangan, tetapi semakin diarahkan pada pengurangan dan pengolahan sejak tingkat sumber.

Raih WTP ke-13, Ngatiyana Tekankan Amanah

Dalam amanatnya, Ngatiyana juga menyinggung capaian Pemerintah Kota Cimahi memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya.
Menurutnya, capaian tersebut harus dipandang sebagai bentuk amanah dalam mengelola keuangan daerah, bukan sekadar penghargaan seremonial.

Ngatiyana menegaskan setiap program pembangunan harus dilaksanakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Kota Cimahi tidak mungkin dilakukan pemerintah daerah seorang diri.

Kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan.

“Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujar Ngatiyana.

Anggaran Terbatas, Prioritas Harus Tepat

Ngatiyana turut menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk semakin selektif dalam menentukan program pembangunan.

Efisiensi, kata dia, bukan berarti mengurangi keberpihakan kepada masyarakat. Efisiensi harus dimaknai sebagai kemampuan memilih program yang paling dibutuhkan dan memberikan dampak terbesar.

“Kita harus semakin cerdas memilih prioritas, harus semakin disiplin mengelola setiap rupiah uang rakyat dan kita harus berani memilih program yang paling besar dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, Pemkot Cimahi didorong untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Minta ASN Perkuat Integritas dan Pelayanan
Pada momentum HUT ke-81 RI, Ngatiyana juga mengingatkan seluruh aparatur agar memperkuat semangat pengabdian.

Integritas, disiplin, profesionalisme, serta ketulusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurutnya, kemerdekaan harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan kebijakan yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

“Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan merah putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, janji untuk melayani lebih tulus, janji untuk membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi hepi,” pungkas Ngatiyana.