HUT RI ke-81 di Cimahi, Wali Kota Sebut Kemerdekaan Harus Diisi Dengan Kerja Nyata

HUT RI ke-81 di Cimahi, Wali Kota Sebut Kemerdekaan Harus Diisi Dengan Kerja Nyata

HASANAH.ID, CIMAHI – Lapangan Rajawali Kota Cimahi menjadi saksi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Pemerintah Kota Cimahi, Senin (17/8/2026).

Namun, upacara tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni pengibaran bendera. Di balik khidmatnya barisan peserta, terselip pesan kuat tentang bagaimana kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Upacara diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kota Cimahi, ASN, organisasi kemasyarakatan, pelajar, veteran, hingga berbagai elemen masyarakat.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam amanatnya menegaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan.

Kemerdekaan, menurutnya, harus diisi dengan kerja nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

"Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya, atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat," tutur Ngatiyana.


Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada angka, proyek, maupun laporan capaian. Ukuran keberhasilan pembangunan harus terlihat dari seberapa jauh masyarakat merasakan dampaknya.

Sepanjang setahun terakhir, Pemkot Cimahi mencatat sejumlah capaian. Di sektor kesehatan, pembangunan Puskesmas Cibeureum telah dirampungkan dan kini hadir dengan fasilitas yang lebih representatif untuk melayani lebih dari 62 ribu jiwa. Revitalisasi Puskesmas Melong Tengah juga terus dilanjutkan.

Selain itu, seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini memiliki layanan rawat jalan sore. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang bagi warga yang bekerja pada pagi hari untuk tetap memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus kehilangan penghasilan.

Di bidang infrastruktur, keberadaan Bundaran Jati disebut turut memperbaiki konektivitas dan mengurai kepadatan lalu lintas. Sementara pembangunan underpass Gatot Subroto–Baros masih terus dikawal melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 tercatat mencapai 5,33 persen. Namun, Ngatiyana mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka statistik.

Pertumbuhan tersebut harus mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.


Persoalan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Kota Cimahi. Pemkot mendorong gerakan zero to landfill melalui optimalisasi TPST Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari. Upaya itu diperkuat dengan gerakan Sapu Jagat yang mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Sementara capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 disebut Ngatiyana sebagai bentuk amanah dalam mengelola keuangan daerah. Predikat tersebut, tegasnya, tidak boleh sekadar menjadi penghargaan seremonial.

Di tengah berbagai capaian tersebut, Ngatiyana mengakui bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal. Namun, keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah semakin cermat menentukan prioritas.

Menurutnya, efisiensi bukan berarti mengurangi keberpihakan kepada masyarakat. Efisiensi adalah memilih program secara lebih cerdas, menentukan kebutuhan yang harus didahulukan, serta memastikan anggaran diarahkan pada program yang memberikan dampak terbesar.

"Kita harus semakin cerdas memilih prioritas, harus semakin disiplin mengelola setiap rupiah uang rakyat dan kita harus berani memilih program yang paling besar dampaknya bagi masyarakat," tegasnya.

Ngatiyana juga mengajak seluruh aparatur pemerintah menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat semangat pengabdian, integritas, disiplin, dan profesionalisme.


Ia menegaskan pembangunan Kota Cimahi tidak mungkin dilakukan pemerintah sendirian. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai persoalan kota.

"Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Inilah gotong royong dalam wajah pembangunan modern," ujar Ngatiyana.


Menutup amanatnya, Ngatiyana menyampaikan pesan yang cukup berbeda dari sekadar slogan peringatan kemerdekaan. Ia ingin semangat merah putih diterjemahkan menjadi komitmen pelayanan.

"Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan merah putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, janji untuk melayani lebih tulus, janji untuk membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi hepi," pungkasnya.