Musrenbang Kecamatan Cimahi Utara Hasilkan 136 Usulan dari Kelima Bidang

CIMAHI, Media3.id – Hasil pembahasan dari Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 4 kelurahan Kecamatan Cimahi Utara yang meliputi Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Cipageran, dibahas kembali dalam FGD (25/1) dan Musrenbang Partisipatif Tahun 2024 tingkat Kecamatan Cimahi Utara, di aula kantor Kecamatan Cimahi Utara, Jl. Jati Serut No. 12, Cibabat Cimahi Utara, Kamis (1/2/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Walikota Cimahi Dicky Saromi, Bina Wilayah (Binwil) Kecamatan Cimahi Utara, Camat Cimahi Utara Rully Sulfanorida, Ketua DPRD Kota Cimahi Ir. H. Achmad Zulkarnain, MT, anggota DPRD Kota Cimahi fraksi Gerindra Hendra Saputra, anggota DPRD Kota Cimahi fraksi NasDem H. Enang Sahri Lukmansyah, Kepala OPD, unsur Forkopimcam, para Lurah se Kecamatan Cimahi Utara, Ketua LPM Kecamatan Cimahi Utara, Ketua LPM tiap-tiap kelurahan Kecamatan Cimahi Utara, Ormas Pemuda, Perwakilan UMKM dan Perempuan serta tokoh masyarakat dan agama yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, dan para tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya Pj. Walikota Cimahi Dicky Saromi menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan suatu proses perwujudan dari usulan-usulan kelima bidang meliputi bidang fisik, pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya untuk Tahun 2025. “Dari semua kebutuhan itu, disini saya mengajak untuk jangan memikirkan belanja dulu, tetapi berfikir soal pendapatan, karena semua itu percuma di list apabila tidak ada anggarannya,” ucap Dicky. Atas dasar semua itu, Dicky pun mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi sebesar Rp 1,6 Triliun yang merupakan satu APBD untuk tiga Kecamatan, Kecamatan Cimahi Tengah, Utara dan Selatan. “APBD kita itu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kota Salatiga dengan 4 kecamatan yang APBD-nya hanya Rp 900 Milyar, kemudian Kota Banjar dengan 4 kecamatan yang APBD-nya hanya Rp 700 Milyar, lalu Kota Sukabumi dengan 7 Kecamatan yang APBD-nya hanya Rp 1,4 Triliun, Kota Cirebon dengan 5 Kecamatan yang APBD-nya Rp 1,4 Triliun juga, dan Kota Cimahi hanya 3 kecamatan APBD-nya Rp 1,6 Triliun,” bebernya. Artinya, bila APBD Kota Cimahi sebesar Rp 1,6 Triliun dibagi 3 kecamatan, masing-masing kecamatan mendapatkan Rp 550 Milyar. “Tetapi uangnya gak di kecamatan semua, ada yang di OPD dan sebagainya,” imbuh Dicky. Tetapi Rp 1,6 Triliun dibalik kebutuhan pembangunan Kota Cimahi, pemerintah masih membutuhkan pendapatan-pendapatan yang harus digali untuk memenuhi semua kebutuhan itu. “Pendapatan asli kita hanya Rp 440 Milyar, sementara contoh belanja pegawai kita 600 Milyar, pendapatan untuk membiayai pegawai saja sudah tekor, artinya kita bergantung pada dana transfer dari pusat maupun dari provinsi,” papar Dicky. Setelah pihaknya buka, Rp 440 Milyar tersebut ternyata pendapatan yang paling besar itu berasal dari pajak sebesar Rp 203 Milyar dan yang kedua dari BLUD RSUD Cibabat sebesar Rp 178/160 Milyar dan 11 Milyar dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semua, lanjut Dicky, pihaknya pecahkan bersama legislatif, tiada lain adalah menjaga volume Rp 1,6 Triliun dan lebih daripada itu segala keinginan atau alokasi anggaran yang ada di kecamatan diupayakan untuk dipenuhi. “Alhamdulillah untuk Cimahi Utara ini, hasil perjuangan kita bersama, naik dibandingkan Tahun 2023. Oleh karena itu, insentif bagi RT, RW, Posyandu, PKK, dan yang lainnya Insya Alloh akan dinaikkan,” ungkapnya. Pj. Walikota Cimahi Dicky Saromi (kanan bawah) dan Camat Cimahi Utara Rully Sulfanorida (kiri bawah) Sementara, Camat Cimahi Utara Rully Sulfanorida menjelaskan bahwa hasil musyawarah Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Utara menghasilkan usulan sebanyak 136 usulan yang terbagi dalam 5 bidang. “Bidang pemerintahan sebanyak 27 usulan, bidang ekonomi 18 usulan, bidang fisik 31 usulan, bidang sosial 33 usulan, dan bidang budaya 27 usulan,” ucap Rully. Adapun program prioritas dari semua bidang yang menduduki peringkat pertama, dijelaskan Rully, “Di bidang pemerintahan yaitu masalah pemilahan sampah termasuk pola dan tata caranya, kemudian di bidang ekonomi masalah pembukaan lapangan pekerjaan yaitu bantuan UMKM dan pasar murah,” terangnya. Sedangkan di bidang fisik, lanjut Rully, yaitu masalah penyediaan lahan kantor Paskal. “Tetapi untuk diketahui, bahwa sebenarnya sekarang ini kantor Paskal sedang berproses secara hukum, mudah-mudahan tahun ini ada kepastian. Dan kalau misalkan kita boleh memakai lagi lahan tersebut, maka kita tidak perlu mencari lahan lagi, jadi tinggal dibangun saja kalau sudah ada kepastiannya,” jelasnya. Mengenai masalah mitigasi bencana, pihak pemerintahan kecamatan siap membangun dan memperhatikan kesiapannya untuk masalah bencana. Selanjutnya, di bidang sosial, yaitu revitalisasi Posyandu dan penguatan Posyandu. “Baik masalah insentif maupun biaya operasionalnya untuk para kader Posyandu, agar Posyandu bisa berlangsung lebih baik lagi, karena Posyandu merupakan ujung tombak kita untuk pengentasan Stunting,” ulas Rully. Yang terakhir, kata Rully, dari bidang kebudayaan yaitu masalah hal-hal keagamaan. “Misalkan PHBN, PHBA, MTQ yang dilaksanakan di kita, penghargaan untuk Hafidz Qur’an, atau lomba Hafidz Qur’an untuk menunjang kota agamisnya,” tuturnya. (Sinta)