Pj Wali Kota Cimahi Harap Rumusan RKPD Usulkan Program Berkualitas

KOTA CIMAHI, indoartnews.com ~ Pj. Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2024, Selasa (6/2/2024), bertujuan untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Musrenbang tingkat kecamatan merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat guna menghasilkan usulan program dan kegiatan berkualitas untuk diajukan pada musrenbang tingkat Kota Cimahi. "Masyarakat berperan aktif dalam merumuskan agenda pembangunan Kota Cimahi melalui Musrenbang setiap tahun, yang merujuk pada program pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan agenda Kota Cimahi. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga informasi dan transparansi terkait rencana pembangunan," ungkapnya. Pemkot Cimahi telah menyusun rencana pembangunan daerah untuk periode 2023-2026, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021. Dokumen tersebut menjadi landasan untuk perencanaan RKPD tahun 2023 hingga 2026. "Proses penyusunan RKPD tahun 2025 dimulai dengan serangkaian kegiatan, termasuk FGD tingkat RW, FGD dan musrenbang tingkat kelurahan, FGD dan musrenbang tingkat kecamatan, serta FGD dan musrenbang tingkat kota," tambahnya. Melalui partisipasi masyarakat, Pemkot Cimahi berupaya mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, seperti tingginya angka kemiskinan, kurangnya daya saing SDM, kualitas pembangunan ekonomi yang belum optimal, tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki, dan standar pelayanan perkotaan yang belum terpenuhi. Isu-isu strategis yang dihadapi termasuk kemiskinan, kualitas SDM, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan hidup. Berdasarkan rencana pembangunan daerah tahun 2025, tema pembangunan Kota Cimahi adalah "Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia". "Dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, Pemkot Cimahi akan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia," jelasnya. Seluruh proses perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat RW hingga tingkat kota, menggunakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang disediakan Kemendagri, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. "Kami berharap rumusan RKPD tingkat kecamatan ini dapat menghasilkan kesepakatan usulan program yang dapat dilanjutkan pada musrenbang tingkat Kota Cimahi," pungkasnya.**