Ngatiyana Tegaskan APBD 2027 Harus Terasa Manfaatnya, Anggaran Diprioritaskan untuk Masyarakat

Cimahi,Suara Pakta.Com — Wali Kota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana S.A.P. menyampaikan arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (16/9/2026).

Dalam penyampaiannya, Ngatiyana menjelaskan bahwa rancangan APBD 2027 disusun setelah KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disepakati bersama. Pemerintah daerah kemudian melakukan penelaahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Menurut Ngatiyana, APBD tidak semata-mata berbicara mengenai besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Lebih dari itu, setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan kepada kebutuhan yang memiliki manfaat bagi masyarakat.Konsultasi Perencana Keuangan

“APBD bukan sekadar soal berapa besar uang yang kita miliki. APBD adalah soal bagaimana setiap rupiah kita pilihkan untuk hal yang paling penting bagi masyarakat,” ujar Ngatiyana dalam penyampaiannya.

Untuk rancangan APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,402 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,459 triliun. Dengan komposisi tersebut terdapat defisit sekitar Rp56,83 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto sebesar Rp56,83 miliar sehingga rancangan APBD secara keseluruhan berada dalam kondisi seimbang.Ikuti Komunitas Sosial

"Ngatiyana mengakui ruang fiskal Kota Cimahi masih terbatas. Karena itu, pemerintah daerah mengarahkan belanja pada program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, di antaranya pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, penanganan banjir serta penataan kawasan Gandawijaya," katanya.

Ngatiyana juga menyoroti efisiensi belanja penunjang di lingkungan perangkat daerah. Berbagai komponen seperti makan dan minum, ATK, biaya cetak, pemeliharaan, kegiatan seremonial dan belanja penunjang lainnya diminimalisir secara optimal agar anggaran lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

"Dari sisi pendapatan, Pemkot Cimahi akan memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan data, pemanfaatan teknologi serta pendekatan yang lebih dekat kepada wajib pajak, termasuk pemutakhiran data PBB mulai dari luas bumi dan bangunan, NJOP hingga objek pajak baru," tegas Ngatiyana.

Sejumlah inovasi juga disiapkan, seperti penggunaan tapping box untuk optimalisasi evaluasi PBJT makanan dan minuman, smart cam pada water meter untuk pajak air tanah, migrasi sistem PBB dan BPHTB serta pengembangan layanan BPHTB online. Pelayanan pembayaran pajak juga akan diperkuat melalui sistem jemput bola, termasuk pada hari libur dan titik-titik keramaian.Pesan Tur Lokal

"Dalam rancangan pembiayaan, penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp76,83 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar, sehingga menghasilkan pembiayaan neto Rp56,83 miliar. Rancangan tersebut termasuk rencana pinjaman daerah yang menurut Ngatiyana harus dilihat sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pembayaran, manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan fiskal Kota Cimahi," tandasnya.